Wahai Sekolah, Terbukalah Soal Keuangan

Wahai Sekolah, Terbukalah soal Keuangan!

Kamis, 30 September 2010 | 19:12 WIB

M.LATIEF/KOMPAS.COM

Ilustrasi: Lebih baik izin yang diberikan untuk sekolah yang lokasinya di daerah pinggiran, ini tentunya akan mengurangi kemacetan.

JAKARTA- KOMPAS.com - Kasus SDN RSBI Rawamangun 12 yang tidak mau terbuka kepada orangtua murid terkait transparasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Block Grant membuat berbagai kalangan menyatakan pendapatnya.

"Ini merupakan masalah klasik, departemen pendidikan tidak pernah meminta transparasi dari seluruh sekolah tiap tahunnya yang dananya tiap tahun terus meningkat," ungkap Director Institute For Civic Education on Indonesia, Irma Hutabarat, Kamis (30/9/2010) saat menghadiri acara dialog budaya dan pelantikan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia (ILUNI FIB UI).

Irma menambahkan, setiap program yang diadakan di sekolah seperti pengadaan buku dan komputer dijadikan ajang "mesin uang" bagi sekolah yang bersangkutan. "Transparasi keuangan itu merupakan keniscayaan, orang tua murid harus diberlakukan seperti konsumen, dimana hak mereka untuk mengetahui transparasi keuangan," tandas Irma.

"Orangtua bayar iuran sekolah tiap bulannya dia harus diberlakukan sebagai konsumen. Jadi harus memiliki laporan kemana uang itu mengalir, apakah dipakai untuk anak didiknya atau malah dibelanjakan oleh sekolahnya" lanjut Irma.

Irma memaparkan, semua kalangan, baik itu Indonesia Corruption Watch (ICW), komite sekolah, dan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) harus bekerja sama menangani kaus ini.

Disinggung mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Indonesia, Irma mengatakan bahwa pendidikan seyogianya didapatkan dari rumah yaitu lewat orangtua. "Sekolah RSBI itu karena orangtuanya yang malas tidak mau menanamkan ilmu ke anaknya, sehingga memasukkan anaknya sekolah di RSBI," ujar Irma.

"Masuk RSBI itu dengan harapan bisa maju, padahal tidak jaminan, karena semua yang anak tahu biasanya dari orangtua, seperti tentang kejujuran, berani, toleransi. Orientasi sekolah hanya nilai, jadi jangan dijadikan tren sekolah mahal-mahal," ungkap Irma.

Penulis: Aprianita   |   Editor: I Made AsdhianaDibaca : 31

Mendiknas Terima Laporan ada RSBI Pungut Rp. 70 Juta

Mendiknas Terima Laporan Ada RSBI Pungut Rp 70 Juta

Senin, 23 Agustus 2010, 13:21 WIB

    

inilah.com

Biaya masuk SBI dan RSBI tergolong sangat mahal/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas ) akan membahas serius tentang Sekolah Berstandar Nasional (SBI) dan sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI). Mendiknas Mohammad Nuh mengakui biaya pendidikan di RSBI dan SBI saat ini memang tergolong mahal.

Menurut Mendiknas, dirinya bahkan menerima laporan adanya sumbangan sukarela yang dipungut sekolah kepada orangtua murid mencapai puluhan juta rupiah. ''Laporan yang saya terima ada sekolah yang menarik sumbangan tersebut berkisar Rp 70 juta sampai Rp 80 juta. Tidak dipungkiri masih ada yang mengenakan Rp 3 juta saat pertama kali masuk sekolah," ujarnya, Ahad (22/8).

Evaluasi terhadap RSBI dan SBI di antaranya dengan melihat perkembangan akuntabilitas sekolah. Juga melihat kemampuan komite sekolah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS). "Kami juga melihat sejauh mana sekolah mengelola sumber daya tenaga pendidikanya," jelas Mendiknas.

Alat ukur evaluasi lainnya mempertimbangankan adanya penghargaan akademik. Di mana status RSBI dan SBI bukan sekedar pengakuan terhadap sekolah. Melainkan dinilai dari persentase kenaikan kelas, nilai ujian nasional (UN), dan kemampuan akademik lain di sekolah. "Itu untuk menilai apakah sekolah tersebut masih pantas menyandang gelar RSBI atau perlu perbaikan lagi," tegas Mendiknas.

Kemendiknas juga menilai proses penerimaan siswa baru (PSB). Jumlah siswa yang diterima harus sesuai dengan kapasitas fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia. "Sehingga anak-anak  itu bisa belajar cepat. Soalnya fasilitas yang ada sudah pas dengan jumlah siswa," ujarnya.

Sedangkan evaluasi RSBI, kata Mendiknas, juga termasuk menilai persyaratan infrastruktur bangunan sekolah. Antara lain, memiliki aula, toilet, ruang guru, dan laboratorium. "Lebih utama RSBI harus sudah punya school sister untuk menjalin kerjasama dengan sekolah di luar negeri," tandasnya.

Pilot Project Sekolah Berbudaya dan Berkarakter

Pilot Project Sekolah Berbudaya dan Berkarakter

Kamis, 19 August 2010 00:00, Sijori Mandiri

8 Sekolah di Tpi Masuk Nominasi

TANJUNGPINANG - Delapan sekolah di Tanjungpinang masuk nominasi sebagai pilot project atau proyek percontohan sekolah berbudaya dan berkarakter se-Indonesia. Hal ini  sejalan dengan program 100 hari kabinet Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yhudoyono (SBY) bidang pendidikan.

Dari 33 provinsi di Indonesia, 16 provinsi ditunjuk sebagai lokasi pilot project dimana Provinsi Kepri termasuk di dalamnya. Dan dari 7 kabupaten/kota di Kepri, Kota Tanjungpinang menjadi satu-satunya daerah yang dipilih.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadis Dikpora) Kota Tanjungpinang Ahadi, Rabu, (18/8). Dikatakan, ke-8 sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project adalah SMAN 2, SMKN 1, SMPN 11, SDN 005 Tanjungpinang Timur, SDN 015 Bukit Bestari, SLBN Senggarang, PAUD Lovely dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Berlian.

Kata ahadi, sebelum dilakukan penunjukan, masing-masing Kadis Dikpora tiap kota/kabupaten dipanggil Kementerian Pendidikan Nasional pada 21-23 Juli lalu di Bandung, untuk mengikuti penataran dan melakukan penataan kurikulum pendidikan berbudaya dan berkarakter.

"Kita patut bersyukur, dari sekian banyak daerah yang ikut, maka Kota Tanjungpinang termasuk salah satu dari kota dan kabupaten se-Kepri yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan pendidikan berbudaya dan berkarakter," katanya.

Dijelaskan, sekolah yang telah ditunjuk akan dikelola langsung oleh tim di bawah Presiden RI. Tim ini nantinya akan berkunjung dan turun ke setiap masing-masing sekolah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Setelah evaluasi, lanjutnya, maka bantuan yang sudah pasti diberikan diantaranya pelatihan-pelatihan maupun studi banding ke sekolah yang sudah menerapkannya terutama untuk membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.

Ahadi menambahkan, kelebihan dari sekolah berbudaya dan berkarakter terletak pada budi pekertinya.

"Kita berharap sekolah yang sudah ditunjuk dapat melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya terutama untuk bisa membina siswa menjadi berakhlak dan berbudi pekerti yang baik," imbuh Ahadi. (sm/rz)